Eksistensi Partai Politik Lokal Pada Era Otonomi Khusus Aceh Existence Of Local Political Parties In Aceh's Special Autonomy Era

Abstract

Perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melahirkan MoU Helsinki tahun 2005 telah membawa perubahan besar dalam perjalanan sejarah Aceh. Dalam bidang politik, Aceh memiliki kekhususan dibidang kepartaian dengan diberikannya ruang bagi keberadaan partai lokal dan calon independen. Dengan sistem tersebut maka kekuatan politik mantan GAM dapat bertransformasi kedalam struktur pemerintahan modern dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai-partai lokal Aceh banyak diisi oleh mantan GAM dalam kepengurusannya sebagai bentuk aspirasi politik mereka. Keikutsertaan mantan GAM dalam pesta demokrasi, baik yang maju dalam Pileg maupun Pilkada menjadi bukti bahwa dominasi mereka sangat kental dalam pemerintahan. Namun dominasi partai lokal dalam parlemen tidak diikuti dengan kapabilitas yang memadai sehingga kinerja parlemen menjadi rendah dan menjurus pada kolusi dan korupsi yang cenderung dibiarkan karena terjadi kesepatan antara eksekutif dan legislatif. Euphoria politik melalui adanya partai lokal seharusnya mampu meredam berbagai konflik kepentingan, karena masing-masing pihak telah diberi ruang untuk menunjukkan eksistensinya dan keberadaan partai lokal tersebut hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat Aceh untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera bukan kepentingan kelompok partai yang diutamakan.