Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Sektor Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Abstract

Kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya, sehingga suatu kebiajakan perlu diimplementasi agar mampu memberikan manfaat secara optimal kepada penerima manfaatnya. Dalam mengimplementasikan kebijakan perlu memperhatikan dua faktor penting yaitu formulasi tujuan yang harus jelasa dan dana pendukung kebijakan. Pada otonomi daerah diberikan kebebasan untuk meningkatkan mutu pada sektor pendidikan. Pada saat ini dalam implementasi kebijakan di sektor pendidikan terdapat beberapa masalah nasional yaitu: (1) krisis multidimensi termasuk ekonomi mengakibatkan munculnya angkatan kerja yang tidak produktif, (2) mengabaikan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan kualitas pendidikan, (3) pendidikan terlalu berorientas pada input (masukan) dan pola pembangunan yang dilakukan terpatok pada sarana-sarana fisik, (4) pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan masih rendah (faktor ekonomi, geografis, kultural, gender dll) dan (5) rendahnya mutu pendidikan atau kualitas pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah juga mengalami permasalahan yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain yakni (1) Masalah konseptual berkaitan dengan berbagai masalah inheren yang terdapat dalam konsep otonomi daerah dan (2) Masalah faktual yaitu ketidak siapan daerah dalam menerima dan melaksanakan kebijakan dari pusat sehingga secara sepihak sering mengembalikan kembali ke pusat.