OEANG REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA (ORIPS) PEMATANG SIANTAR DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA PADA TAHUN 1947-1949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Provinsi Sumatera mencetak ORIPS, proses pencetakan ORIPS, dan peranannya dalam perjuangan kemerdekaan RI di Sumatera. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (library research). Teknik pengumpulan data diambil dari wawancara, observasi dan sumber-sumber buku atau literatur tentang uang. Paska proklamasi kemerdekaan RI kondisi perekonomian Indonesia sangat kacau, diperparah dengan kedatangan tentara NICA yang ingin menguasai wilayah Indonesia kembali. Taktik Belanda untuk menguasai Indonesia dengan menyebarkan uang NICA dan melakukan blokade ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk mencetak uang sendiri. Indonesia menerbitkan uang kertas pertama yang bernama Oeang Republik Indonesia (ORI). ORI hadir untuk menolak uang NICA, uang Jepang, dan Dejavasche Bank yang masih beredar setelah Indonesia merdeka. Dalam peredaran ORI mengalami banyak kendala akibat dari aksi polisionil, blokade dan kondisi geografis sehingga uang ORI tidak tersebar merata ke seluruh daerah termasuk Pulau Sumatera. Agar kegiatan perekonomian tetap berjalan melalui peraturan pemerintah No. 19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 Pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah Daerah tingkat Provinsi untuk mencetak uang daerah (ORIDA). Provinsi Sumatera mencetak uang bernama ORIPS yang terbit pada 11 April 1947 di Pematang Siantar. ORIPS terdiri dari pecahan 1, 5, 10, dan 100 roepiah. Bahan kertas yang digunakan adalah kertas HVS. Proses pencetakan ORIPS dilaksanakan di Percetakan Negara II (Percetakan Deli) yang sebelumnya telah dipidahkan dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar. ORIPS menjalankan peranannya sebagai alat perjuangan karena dapat membiayai segala keperluan negara yang baru berdiri, Seperti membiayai gaji pegawai, polisi, tentara, dan menanggulangi perekonomian rakyat .