KESESUAIAN PEMETAAN PENGGUNAAN LAHAN PEMUKIMAN DENGAN KONDISI SEBENARNYA DI KECAMATAN KATOBU DAN KECAMATAN DURUKA KABUPATEN MUNA
Abstract
The population in Katobu District and Duruka District are always increased. BPS data shown increased from 2011 to 2018 in Katobu District as much 3.194 people and Duruka District as much as 1.205 people. This caused the requirement of settlement area also increased. The research aim was to determine the suitability between settlement land use map and actual conditions in Katobu District and Duruka District. This research type is a regional survey. Data were collected by interviews and observations. Data were analyzed using quantitative descriptive with percentage and scoring. The results shown the settlements map in Katobu and Duruka Districts in the S1 category 53.65%, S2 4.46%, and N1 41.89%. The suitability between settlement map in Katobu and Duruka Districts with actual conditions reached 100%. This showed that the GIS spatial analysis map results can be used in determining policies or public consumption related to the suitability of settlement locations in Katobu District and Duruka District of Muna Regency.
Keywords: suitability, actual conditions, settlement mapping
Jumlah penduduk di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka selalu meningkat. Data BPS menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 ke 2018 di Kecamatan Katobu sebanyak 3.194 jiwa dan kecamatan Duruka sebanyak 1.205 jiwa. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan lahan permukiman juga meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian peta penggunaan lahan permukiman dengan kondisi sebenarnya di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka. Jenis penelitian ini adalah survey wilayah. Cara pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Data dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan persentase dan skoring. Hasil menunjukkan peta permukiman di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka pada kategori S1 53,65%, S2 4,46%, dan N1 41,89%. Kesesuaian peta permukiman di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka dengan kondisi sebenarnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peta hasil analisis spasial SIG dapat digunakan dalam penentuan kebijakan atau konsumsi masyarakat terkait kesesuaian lokasi permukiman di Kecamatan Katobu dan Kecamatan duruka Kabupaten Muna.
Kata Kunci: kesesuaian, kondisi sebenarnya, pemetaan permukiman
Full Text:
PDFReferences
Akbar, M. R., & Novira, N. (2019). Analisis penanganan permukiman kumuh di kecamatan Medan Denai. Tunas Geografi, 8(1), 59-70. https://doi.org/10.24114/tgeo.v8i1.15453
Amaluddin, L. O., Rahmat, R., Surdin, S., Ramadhan, M. I., Hidayat, D. N., Sejati, A. E., Purwana, I. G., & Fayanto, S. (2019). The effectiveness of outdoor learning in improving spatial intelligence. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(3), 667–680. https://doi.org/10.17478/jegys.613987
Anjulian, L., & Nurman, A. (2017). Analisis perubahan penggunaan lahan di kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2007 dan tahun 2014. Tunas Geografi, 6(2), 174-187. https://doi.org/10.24114/tgeo.v6i2.8673
Artanto, Y. K. (2017). Bapongka, sistem budaya suku bajo dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 12(1), 52-69. https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15253
BAPPEDA. (2019). Laporan Akhir Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupatan Muna 2018. Raha: BAPPEDA Kabupaten Muna.
BPS. (2011). Kabupaten Muna dalam Angka 2011. Raha: BPS Kabupaten Muna.
BPS. (2018). Kecamatan Katobu dalam Angka 2018. Raha: BPS Kabupaten Muna.
Cahyadi, R. (2011). Kaum miskin kota, sampah, dan rumah: Studi tentang akses migran miskin terhadap sumber daya lingkungan dan perumahan di Tangerang. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 16(1). https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.4875
Damhuri, D., Sejati, A. E., & Hidayati, D. N. (2018). Adaptation of farmers in rice cultivation at dry season in Gunungsari village (Bojonegoro-East Java) for learning source. Proceedings of the UR International Conference on Educational Sciences, 93–99. retrieved from https://ejournal.unri.ac.id/index.php/ICES/article/view/4737
Darmawan, K., Hani’ah, H., & Suprayogi, A. (2017). Analisis tingkat kerawanan banjir di kabupaten sampang menggunakan metode overlay dengan scoring berbasis sistem informasi geografis. Jurnal Geodesi Undip, 6(1), 31–40. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/15024
Farizki, M., & Anurogo, W. (2017). Pemetaan kualitas permukiman dengan menggunakan penginderaan jauh dan SIG di kecamatan Batam kota, Batam. Majalah Geografi Indonesia, 31(1), 39-45. https://doi.org/10.22146/mgi.24231
Hamdani, H., Permana, S., & Susetyaningsih, A. (2014). Analisa daerah rawan banjir menggunakan aplikasi sistem informasi geografis (studi kasus pulau Bangka). Jurnal STT-Garut, 12(1), 1–13. http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/konstruksi/article/download/283/257
Imanda, A. (2013). Penanganan permukiman di kawasan rawan bencana gerakan tanah studi kasus: Permukiman sekitar ngarai sianok di kelurahan Belakang Balok, kota Bukittinggi. Journal of Regional and City Planning, 24(2), 141–156. https://doi.org/10.5614/JPWK.2013.24.2.3
Ismail, I. E., & Ahmad, A. S. (2015). Spatial arrangement of coastal sama-bajau houses based on adjacency diagram. International Journal of Built Environment and Sustainability, 2(4), 284–291. https://doi.org/10.11113/ijbes.v2.n4.96
Kasnar, S., Hasan, M., Arfin, L., & Sejati, A. E. (2020). Kesesuaian pemetaan daerah potensi rawan banjir metode overlay dengan kondisi sebenarnya di kota Kendari. Tunas Geografi, 8(2), 85–92. https://doi.org/10.24114/tgeo.v8i2.15088
Kepmentan-837/1980. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.
Kepres-32/1990. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Kepres-48/1983. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur- di Luar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong.
Latif, A. (2014). Desain sisttem informasi geografis pemetaan dan letak kawasan hutan lindung kabupaten Merauke. Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha, 3(3), 248–266.
Lesmana, I., & Purnama, A. A. T. (2017). Sistem informasi geografis (sig) dalam pemetaan hasil hutan produksi di wilayah kabupaten Kuningan. Buffer Informatika, 1(1). https://doi.org/10.25134/buffer.v1i1.574
Masyhuri, W. (2019). Analisa perubahan penggunaan lahan terhadap potensi banjir di kecamatan Medan Denai. Tunas Geografi, 7(2), 127-132. https://doi.org/10.24114/tgeo.v7i1.7192
Nursalam, L. O., Arisona, A., Ramli, R., Harudu, L., Kasmiati, S., Harianto, E., Ikhsan, F. A., & Sejati, A. E. (2019). Mapping of subsurface geological structure and land cover using microgravity techniques for geography and geophysic surveys: A case study of Maluri Park, Malaysia. Geosfera Indonesia, 4(3), 280–290. https://doi.org/10.19184/geosi.v4i3.13738
Nusantarawati, G. R., Saraswati, E., & Hidayati, I. N. (2015). Pemanfaatan citra quickbird untuk pemetaan permukiman kumuh dan tingkat prioritas penanganan di kecamatan Semarang Utara. Jurnal Bumi Indonesia, 4(4).
Pasya, G. K. (2016). Permukiman penduduk perkotaan. Jurnal Geografi Gea, 12(2).12-19. https://doi.org/10.17509/gea.v12i2.1785
Permen KP-21/2018. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perhitungan Batas Sempadan Pantai.
Permen PU-41/2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
Permen PU-PdT03/2005. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pd T-03-2005-C tentang Detail Tata Cara Pemilihan Lokasi Prioritas untuk Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Perkotaan.
Sakarov, O. D. (2019). Analisis kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman di kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. Jurnal Planologi, 16(1), 16-31. https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i1.3945
Sejati, A. E., Sumarmi, S., & Ruja, I. N. (2016). Pengaruh metode pembelajaran outdoor study terhadap kemampuan menulis karya ilmiah geografi sma. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 1(2), 80–86. https://doi.org/10.17977/JP.V1I2.5804
Siagian, T. P., & Wijaya, A. P. (2016). Evaluasi kriteria kesesuaian lahan permukiman dengan analitycal hierarchy process (Studi kasus: Kecamatan Boja dan kecamatan Limbangan di kabupaten Kendal. Jurnal Geodesi Undip, 5(1), 107–115. Retreeved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/10563
Triana, D., Hadi, T. S., & Husain, M. K. (2017). Mitigasi bencana melalui pendekatan kultural dan struktural. Seminar Nasional XII “Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2017, 379–384. Retrieved from https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/723
UU-4/1982. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
WEF. (2016). The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.
Wirda, M. A., Akbar, M. R., Munawar, R., & Rahmad, R. (2017). Permasalahan permukiman liar di dusun iv Lamtoro ii rt. v desa Bandar Klippa, kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tunas Geografi, 6(1), 49-59. https://doi.org/10.24114/tgeo.v6i1.8349
Yastuti, S., & Nurman, A. (2015). Studi perubahan penggunaan lahan di desa Sambirejo Timur kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang. Tunas Geografi, 4(1), 27–32. https://doi.org/10.24114/TGEO.V4I1.5751
DOI: https://doi.org/10.24114/tgeo.v9i1.17732
Article Metrics
Abstract view : 594 timesPDF - 1184 times
Refbacks
Copyright ©2020 Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.