PROSES PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Fauziah Lubis; M. Zacky Zamir; Dina Audina; Azzahra hardiyansya’bani; Khahmilul Anwar; Iman Akmal Ridwan

Authors

Fauziah Lubis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
M. Zacky Zamir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Dina Audina Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Azzahra hardiyansya’bani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Khahmilul Anwar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Iman Akmal Ridwan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Evidence in civil cases is an important aspect that determines the success of dispute resolution in court. This article discusses the definition of proof, the process of proof in civil trials, the types of evidence, the legal basis that regulates it, and the obstacles that are often faced in the implementation of proof. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach through literature study. The results showed that a good understanding of evidence and the support of an effective judicial system are needed so that the objectives of justice and material truth can be achieved. The evidentiary process in civil cases is an important part that determines the success of a lawsuit in court. Evidence aims to clarify the truth of the facts argued by the parties so that the judge can make a fair decision based on valid and convincing evidence. This article is expected to be useful for law students, legal practitioners, and the general public interested in civil law.

References

Buku

Ali, A., & Heriani, W. (2012). Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Krisnawati, Ari. (2015). Pembuktian Perkara Perdata. Diktat Kuloiah, Universtas Udayana.

Jurnal

Daud, Ali. (2022). Peranan Sumpah Sebagai Alat Bukti Di Dalam Proses Perdata. Vol. 5 No. 1. 19-20.

Fernando Kobis. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum Perdata. 6(5). 654-658

Juanda, Enju. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. 31-32.

Laike, R, j. (2024). Alat Bukti Hak Atas Tanah Suku Modole Dalam Hubungan Hukum Konkret. Jurnal Hukum Lingkungan, 7(3), 396-412.

Lubis, F., & Khassa, F. R. (2024). Prosedur pembuktian dalam hukum acara perdata. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 6(3), 74–81.

Luthfi, Damanik, M. I., & Lubis, F. (2024). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata. Judge: Jurnal Hukum, 5(2), 74–81.

Ramadhani, F. Y., Fakih, M., & Febrianto, D. (2017). Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pactum Law Journal, 1(1).

Seknun, Abul Hasan. (2021). Sistem Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan. Justitia. 8(15). 76-89

Septianingsih, K, A., Budiartha, I, N, P., Dewi, A, A, S, L. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. Jurnal Analogi Hukum. 2 (3). 336-340.

Ussu, Darliyanti. (2014). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Lex Privatum. 2(1). 23-38

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku Keempat: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Pasal 1865–1945.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 No. 227, Pasal 284–300.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.